PENAFSIRAN KEMBALI NASIONALISME DAN PENDEWASAAN MASYARAKAT

Oleh: Wahyudi Kumorotomo

Salah satu kekhawatiran yang muncul setelah bangsa Indonesia sejak tahun

1998 mengalami transisi menuju ke arah sistem politik yang demokratis ialah

munculnya etno-nasionalisme yang mengarah kepada cerai-berainya negara

kesatuan. Setelah rakyat terbebas dari represi oleh rejim otoritarian yang telah

berlangsung selama puluhan tahun di bawah pemerintah Orde Baru, seketika

muncul berbagai tuntutan yang dilandasi oleh sentimen etnis dan kedaerahan.

Tuntutan kemerdekaan muncul di mana-mana setelah lepasnya Timor-Timur dari

bumi pertiwi. Beruntung bahwa untuk sebagian kekhawatiran akan adanya

“balkanisasi” dan disintegrasi oleh gerakan separatis itu tidak terjadi. Tetapi isu putra

daerah masih menjadi sesuatu yang tiba-tiba menjadi sangat peka dalam pemilihan

gubernur, bupati atau walikota. Tuntutan akan adanya pemekaran daerah yang

dilandasi oleh identitas etnis juga masih terus berlangsung.

Setelah satu windu gerakan reformasi, sebagian besar masyarakat semakin

kecewa dengan arah demokratisasi yang tengah terjadi. Keterbukaan politik,

kebebasan berpendapat, dan mekanisme politik yang tercipta sejauh ini tampaknya

belum mampu menjawab esensi demokratisasi yang sesungguhnya. Demokratisasi

ternyata telah “dibajak” oleh sekelompok elit sehingga yang muncul adalah oligarkhi

sedangkan kebebasan politik yang dimiliki oleh rakyat terkadang tidak dapat tersalur

dengan efektif untuk kepentingan publik. Ekses demokratisasi yang setengah

matang itu muncul dalam bentuk kekerasan politik (mobocracy), politik uang,

premanisme, serta pragmatisme yang kelewat batas. Ekses semacam itu terkadang

bukan saja melibatkan unsur aparat birokrasi, tetapi juga oleh sebagian elemen yang

sesungguhnya diharapkan untuk dapat menjadi modal bagi berkembangnya

masyarakat madani.

Tulisan ini bermaksud mengangkat isu-isu di seputar masalah yang sekilas

tampak tidak berhubungan, yaitu nasionalisme dan kedewasaan berpikir masyarakat

di era yang lebih demokratis. Tetapi masalah inilah yang dalam jangka panjang akan

menentukan keutuhan dan identitas Indonesia sebagai bangsa yang berkarakter dan

sekaligus bermartabat. Di sini tidak akan diungkapkan kesimpulan yang utuh atau

solusi yang menyeluruh terhadap masalah-masalah ini. Sebaliknya, yang akan

dimunculkan mungkin justru sejumlah pertanyaan yang perlu didiskusikan dan

diperdebatkan secara terbuka.

Rasionalitas dalam wacana “kepribadian bangsa”

Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki begitu banyak pemikir yang

memungkinkan rumusan tentang kepribadian bangsa akan membangkitkan

nasionalisme yang kokoh. Ketika sejumlah mahasiswa Stovia merintis terbentuknya

Boedi Oetomo menjelang tahun 1982, rumusan kebangsaan Indonesia sudah sangat

kuat sehingga mampu membangkitkan semangat self-determination yang luar biasa.

Para pemimpin bangsa itu sudah mampu menciptakan apa yang oleh Ben Anderson

sebagai imagined communities. Kesetiaan tokoh pada tujuan nasional demikian

∗)

Paper disajikan dalam diskusi tentang “Isu-isu Strategis Pembangunan Karakter dan

Pekerti Bangsa”, diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

Yogyakarta, bertempat di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, 10 Oktober 2006. Penulis

adalah staff pengajar Fisipol UGM, Yogyakarta.

kental sehingga latar-belakang orang tidak lagi menentukan. Pada saat orang punya

tujuan dan semangat yang sama, ikatan dogma menjadi tak penting lagi.

Demikian pula pada tahun 1945, ketika Mr. Supomo bersama 62 orang

pendiri bangsa membentuk komite persiapan kemerdekaan (termasuk diantaranya

Sukarno, Mohammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat, Wakhid Hasyim, Mohammad

Yamin, dsb), dasar-dasar kesatuan bangsa telah mampu diletakkan dengan kokoh di

atas prinsip-prinsip keharmonisan sosial, solidaritas, dan perasaan akan nasib dan

tujuan yang sama. Konsep “negara integralistik” yang secara ideologis menyatukan

filosofi individualisme seperti dikemukakan Hobbes, Locke, Spencer, Rousseau, dan

para filsuf Barat dengan filosofi sosialisme seperti dikemukakan oleh Marx, Engels,

dan Lenin sudah sedemikian bagus dirumuskan oleh para pendiri bangsa ketika itu,

sekalipun dalam situasi perjuangan dengan fasilitas yang serba terbatas.

Kesemuanya dilandasi oleh semangat untuk bebas dari penjajahan dan untuk tegak

berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan kata lain, semangat

demokrasi yang bersifat universal sudah diletakkan sejak awal berdirinya bangsa

Indonesia yang merdeka.

Akan tetapi, keinginan sebagian pemimpin untuk mempertahankan

kekuasaan dan ketiadaan mekanisme yang wajar untuk membatasi kekuasaan

terkadang telah membelokkan konsep-konsep awal tentang negara integralistik

tersebut. Ketidaksabaran Sukarno terhadap demokrasi parlementer akhirnya

mengakibatkan munculnya konsep demokrasi terpimpin yang menumbuhkan benih-

benih otoritarianisme, justru dengan mengatasnamakan negara integralistik. Tampak

jelas bahwa konsep yang sama, jika ditafsirkan secara sepihak dan tanpa disertai

dengan wacana publik yang rasional akan mengakibatkan pergeseran makna atau

bahkan penjungkirbalikan konsep itu sendiri.

Kemudian, selama lebih dari tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru,

Suharto seringkali menggunakan istilah-istilah filosofis asli bangsa Indonesia seperti

gotong-royong, musyawarah untuk mufakat, dan sebagainya untuk membuat

justifikasi bagi pembatasan kegiatan partai politik, mobilisasi warga desa atau

penetrasi aparat negara ke dalam pelbagai kegiatan otonom masyarakat. Konsep

nasionalisme seperti yang terdapat dalam negara integralistik berubah menjadi

“negara kesatuan” dengan pengertian yang sangat sempit yang mengarah kepada

keseragaman dan depolitisasi sistematis. Nasionalisme dalam situasi di mana kultur

negara sangat mendominasi dan tidak ada satu pun mekanisme rasional yang

mampu menjadi pembanding seperti ini jelas tidak mampu mengakomodasi kultur

lokal yang sangat beragam. Setelah tumbangnya Orde Baru, segera terlihat betapa

kultur lokal yang kuat di daerah-daerah seperti Aceh, Papua, Luwu, dan lain-lain

bangkit menunjukkan resistensi terhadap dominasi pusat. Memang tidak semua

resistensi kultur lokal itu menghasilkan gerakan separatisme. Tetapi menjadi jelas di

sini bahwa wacana tentang kepribadian bangsa yang tidak mengakomodasi

keberagaman kultur lokal justru akan mengancam semangat nasionalisme itu sendiri.

Setelah reformasi, kebijakan untuk memberikan otonomi daerah yang luas

adalah suatu keniscayaan. Kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk membiarkan

semangat kedaerahan muncul menjadi ancaman disintegrasi atau mengaburkan

semangat nasionalisme ke dalam fragmen-fragmen etnisitas yang sempit. Justru

sebaliknya, dengan pengakuan atas keragaman budaya dan karateristik daerah,

perasaan senasib dan kemungkinan untuk menyepakati kembali adanya tujuan

bersama akan dapat dibangkitkan. Sejarah mencatat bahwa tidak ada negara yang

tercerai-berai karena pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah dan

memberikan partisipasi kepada rakyat secara luas. Sebaliknya, justru banyak terjadi

gerakan separatisme karena pemerintah pusat yang represif dan tidak

mengakomodasi keragaman etnik dan budaya.

Gagasan tentang kebebasan dan rasionalitas di dalam menafsirkan

kepribadian bangsa akan menjadi modal dasar nasionalisme yang tiada habisnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip ini bersifat universal. Emmanuel Kant menulis bahwa “Orang harus bebas agar mampu melaksanakan kekuasaannya secara

berguna. Orang tidak bisa mematangkan akalnya sendiri kecuali melalui

pengalamannya. Untuk itu, dia harus bebas. Sehingga otonomi manusia adalah

ujung yang esensial dari kehidupan politik”. Sementara itu Mikail Aflaq, salah satu

pendiri partai Ba’ath di Iraq juga berpikiran serupa tentang kebebasan dan

nasionalisme. Aflaq menambahkan bahwa cinta-kasih kepada sesama juga

merupakan unsur penting dari kepribadian bangsa. Kecuali itu dia juga mengatakan

bahwa nasionalisme tidak akan mungkin bentrok dengan agama atau etnisitas

karena di dalamnya terdapat unsur solidaritas (asabiyya) yang luas dan universal.

Tetapi yang jauh lebih penting di dalam upaya pembentukan nasionalisme

dan kepribadian bangsa ialah memastikan bahwa gagasan-gagasan besar dari para

pemikir itu tidak diselewengkan oleh para tokoh yang bisa membelokkannya untuk

kepentingan jangka-pendek. Di sinilah pentingnya rasionalitas di dalam setiap

pengembangan wacana kepribadian bangsa. Rasionalitas menghendaki bahwa

kebenaran tidak boleh menjadi monopoli seseorang atau golongan tertentu.

Rasionalitas menghendaki bahwa inter-subjektivitas dari konsep kebangsaan harus

terbuka untuk didiskusikan, dikritik atau dievaluasi sehingga akan lebih teruji dari

waktu ke waktu.

Mendewasakan dengan mengutamakan integritas

Setelah nasionalisme dapat diperkuat melalui pengakuan atas keragaman

budaya, etnisitas dan dan adat kedaerahan, isu strategis berikutnya ialah bagaimana

mengajak kepada semua unsur masyarakat untuk berpikir progresif tentang

demokrasi. Setelah sekian tahun gerakan reformasi berlangsung di Indonesia,

semakin banyak orang yang kecewa dengan mengatakan bahwa demokrasi ternyata

menghasilkan kekacauan sosial. Bagi kalangan birokrasi pemerintah, demokrasi

membuat frustrasi karena proses pembuatan keputusan menjadi semakin sulit dan

berbelit-belit. Bagi kalangan usahawan, demokrasi dianggap hanya menambah biaya

tambahan (overhead cost) karena semakin banyaknya kepentingan politik yang

harus dilayani. Sementara itu rakyat pada umumnya bahkan belum melihat manfaat

dari demokrasi karena upaya pemulihan ekonomi di era demokratis ternyata tidak

menghasilkan perbaikan yang berarti bagi taraf hidup mereka. Kini, semakin banyak

orang yang beranggapan bahwa demokrasi mengakibatkan politisasi di mana-mana.

Demokrasi mengakibatkan “terlalu banyak politik”, menurut istilahnya.

Tetapi kiranya perlu diperhatikan sebuah analisis yang dikemukakan oleh

Hans Antlov, bahwa situasi kekacauan politik setelah tumbangnya Orde Baru itu

sama sekali bukan karena terlalu banyak politik, tetapi justru karena “kurangnya

politik” (not enough politics). Karena sebelumnya masyarakat sudah terbiasa dengan

represi, keseragaman, dan penafsiran yang harus selalu sama tentang sebuah

aspek pembuatan keputusan, maka ketika represi itu dihilangkan, masyarakat

menjadi kehilangan arah. Sekian lama para pemangku kepentingan (stake-holders)

telah kehilangan keterampilan untuk bernegosiasi, melakukan kompromi, dan

membuat keputusan secara kolektif. Akibatnya, kebanyakan mereka telah

kehilangan “keterampilan politiknya”.

Oleh sebab itu, yang diperlukan sekarang ini agar masyarakat lebih dewasa

di dalam keterlibatan politiknya adalah sebuah sistem pendidikan politik yang

didukung oleh semua unsur. Yang dimaksud dengan keterlibatan politik dalam hal ini

adalah segala sesuatu yang memungkinkan adanya sentuhan masyarakat terhadap

proses politik. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari partisipasi di dalam

Pilkada atau Pemilu, penyampaian aspirasi kepada institusi yang tepat, penafsiran

tentang berita politik di media massa, hingga hal-hal yang sederhana tetapi sangat

menentukan mengenai bagaimana mereka harus bersikap ketika ditawari berbagai

bentuk iming-iming politik (political gimmick).

7. Philip J. Eldridge, Non-Governmental Organisations and Democratic

Participation in Indonesia (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1995).

Dukungan semua unsur dalam hal ini bukan sekadar lembaga-lembaga

pemerintah yang membidangi masalah-masalah sosial, kebangsaan, maupun

kemasyarakatan, tetapi juga unsur-unsur media massa, Ornop (Organisasi Non-

Pemerintah), perguruan tinggi, tokoh intelektual, budayawan, tokoh agama, dan

sebagainya. Sistem pendidikan politik yang integratif akan memungkinkan semua

pihak memiliki sistem kontrol internal sehingga sumber-sumber konflik politik yang

mengarah kepada kekerasan fisik, pertikaian antar kelompok, serta dendam antar

golongan dapat diminimalkan. Menurut Anthony Giddens, potensi untuk melakukan

kekerasan (violence) sesungguhnya dimiliki oleh semua lembaga dan organisasi,

termasuk organisasi yang paling absah seperti negara (state). Satu-satunya yang

dapat mengontrol kekerasan itu ialah adanya mekanisme kewaspadaan

(surveillance) yang berasal dari kelompok-kelompok di dalam sistem yang pluralis.

Dalam hal ini, keberadaan masyarakat madani (civil society) seharusnya akan dapat

melakukan fungsi kewaspadaan itu dengan baik.

Modal sosial yang utama dari kewaspadaan dan kontrol terhadap sistem

politik yang mengalami proses transisi ialah adanya integritas. Betapapun, integritas

akan membuat bahwa prinsip-prinsip non-violence akan sangat dihargai. Orang akan

lebih mengutamakan rasionalitas dan argumen yang sehat ketimbang kekerasan

fisik. Premanisme, pemaksaan kehendak melalui penggerudukan atau kekerasan

massa, atau cara-cara main hakim sendiri akan dapat dikurangi. Integritas juga akan

mengakibatkan bahwa setiap interaksi politik dilandasi oleh nilai-nilai moral yang

tinggi. Orang tidak akan begitu mudah memilih seorang calon bupati yang korup

hanya karena mendapatkan kain sarung, sembako atau sejumlah uang. Prinsip one

man one vote akan dapat diterapkan dengan baik. Terlebih lagi, integritas akan

membawa setiap proses politik akan berjalan ke arah tujuan akhir yang bernilai, yaitu

kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua orang. Kendatipun indikator

makro ekonomi Indonesia telah mulai bangkit, ternyata indikator itu tidak tercermin di

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riel. Ini terjadi karena

masyarakat sendiri telanjur memilih orang-orang di kalangan legislatif, eksekutif

maupun judikatif yang kurang memiliki integritas. Ini terjadi karena masyarakat belum

belajar berdemokrasi dengan mengutamakan integritas.

Hendaknya dipahami bahwa pembinaan karakter masyarakat melalui

peningkatan integritas harus dilakukan secara menyeluruh. Pendewasaan harus

menyentuh segi-segi spiritual, bukan hanya hal-hal yang menyangkut ritual. Dalam

hal ini mungkin perlu dikaji benar antara persoalan religiositas dengan persoalan etis.

Religiositas terkadang dinilai secara dangkal sehingga bahkan mengabaikan nilai-

nilai yang lebih fundamental secara etis seperti integritas dan kejujuran. Ini bukan

merupakan hal yang mudah. Tetapi inilah yang harus senantiasa diupayakan untuk

mewujudkan bangsa yang bermartabat.

Referensi

1. Albert Hasibuan, Titik Pandang untuk Orde Baru (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 1996)

2. Anthony Giddens, The Nation-State and Violence (Berkeley: University of

California Press, 1987)

3. Arief Budiman, Barbara Hatley dan Damien Kingsbury, Reformasi: Crisis and

Change in Indonesia (Clayton: Monash Asia Institute, 1999)

4. Hans Antlöv, The Making of Democratic Local Governance in Indonesia,

(Jakarta: Ford Foundation, 2002)

5. Jim Schiller & Barbara Martin-Schiller (eds.), Imagining Indonesia: Cultural

Politics and Political Culture (Athens: Ohio University Press, 1997)

6. M.H. Songge, “Akar dan Solusi Ketegangan Etno-Religious di Indonesia

Kontemporer: Perspektif Sosial-Politik”, dalam Harmoni, Vol.1/1, 2002

Artikel terkait :