BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah
persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai
usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain
melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan
alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu
manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan belum
menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota,
menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup
menggembirakan,
namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.
Berdasarkan masalah di atas, maka berbagai pihak mempertayakan apa yang
salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dan berbagai pengamat dan analisis,
ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita mengelami peningkatan
secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional
menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analisis
yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga
pendididjkan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua inputyang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga akan menghasilkan
output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap input pendidikan seperti
pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana
perbaikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan
terjadi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-
sentralistik, sehingga meningkat sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan yang
tergantung pada keputusan birokrasi-birokrasi. Kadang-kadang birokrasi itu sangat
panjang dan kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Maka akses
dari birokrasi panjang dan sentralisasi itu, sekolah menjadi tidak mandiri, kurangya
kreatifitas dan motivasi.
Ketiga, minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua sisiwa dalam
penyelenggaraan pendidikan, pratisipasi orang tua selama ini dengan sebatas
pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil
keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki
beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/orang
tua sebagai stake holder yang berkepentingan dengan pendidikan. Keempat, krisis
kepemimpinan, dimana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, sistem top-
down policy baik dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi diatas kepala
sekolah terhadap sekolah.
DOWNLOAD
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah
persoalan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai
usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain
melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan
alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu
manajemen sekolah. Namun demikian, Indikator mutu pendidikan belum
menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota,
menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang mencakup
menggembirakan,
namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.
Berdasarkan masalah di atas, maka berbagai pihak mempertayakan apa yang
salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dan berbagai pengamat dan analisis,
ada berbagai faktor yang menyebabkan mutu pendidikan kita mengelami peningkatan
secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional
menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analisis
yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga
pendididjkan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua inputyang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga akan menghasilkan
output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap input pendidikan seperti
pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana
perbaikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara otomatis akan
terjadi. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-
sentralistik, sehingga meningkat sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan yang
tergantung pada keputusan birokrasi-birokrasi. Kadang-kadang birokrasi itu sangat
panjang dan kebijakannya tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Maka akses
dari birokrasi panjang dan sentralisasi itu, sekolah menjadi tidak mandiri, kurangya
kreatifitas dan motivasi.
Ketiga, minimnya peranan masyarakat khususnya orang tua sisiwa dalam
penyelenggaraan pendidikan, pratisipasi orang tua selama ini dengan sebatas
pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil
keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, sehingga sekolah tidak memiliki
beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat/orang
tua sebagai stake holder yang berkepentingan dengan pendidikan. Keempat, krisis
kepemimpinan, dimana kepala sekolah yang cenderung tidak demokratis, sistem top-
down policy baik dari kepala sekolah terhadap guru atau birokrasi diatas kepala
sekolah terhadap sekolah.
DOWNLOAD
0 komentar " KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA SMA NEGRI I GUNUNG SINDUR BOGOR ", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar