(STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2003-2007)
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan
yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan
kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional
adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu
penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak
dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang
kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai
kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan
dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin
kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati,
2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang
memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan
(powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4)
ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara
geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam
kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2003 hingga tahun
2008 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1.1.
Pada periode tahun 2003 sampai 2005 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 17,42
persen pada tahun 2003 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006
kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi menjadi 17,75 persen terjadi karena
harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang
digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen, akibatnya penduduk yang
tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan
banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Terjadi penurunan tingkat
kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 hingga 2008, dari
17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, bahkan
penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97 persen
(BPS, 2009).
Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah
serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah
provinsi Jawa Tengah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Strategy” . Pertama,
perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan
ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat
memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf
hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk
mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan
memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan
kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat
memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial,
dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelomnpok rentan
dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara
lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang
hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna
mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).
DOWNLOAD
TAHUN 2003-2007)
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan
yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan
kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional
adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu
penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak
dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang
kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan
kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek
kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak
mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai
kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan
dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin
kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati,
2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang
memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan
(powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4)
ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara
geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam
kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2003 hingga tahun
2008 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti terlihat pada Gambar 1.1.
Pada periode tahun 2003 sampai 2005 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 17,42
persen pada tahun 2003 menjadi 15,97 pada tahun 2005. Namun di tahun 2006
kenaikan tingkat kemiskinan relatif tinggi menjadi 17,75 persen terjadi karena
harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang
digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen, akibatnya penduduk yang
tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan
banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Terjadi penurunan tingkat
kemiskinan yang cukup signifikan pada periode tahun 2006 hingga 2008, dari
17,75 persen di tahun 2006 menjadi 15,42 persen di tahun 2008, bahkan
penurunan ini melebihi penurunan di tahun 2005 yang mencapai 15,97 persen
(BPS, 2009).
Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah
serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas, termasuk bagi pemerintah
provinsi Jawa Tengah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah
dilaksanakan melalui lima pilar yang disebut “Grand Strategy” . Pertama,
perluasan kesempatan kerja, ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan
ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat
memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf
hidup secara berkelanjutan. Kedua, pemberdayaan masyarakat, dilakukan untuk
mempercepat kelembagaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat dan
memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan
kebijakan publik yang menjamin kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-
hak dasar. Ketiga, peningkatan kapasitas, dilakukan untuk pengembangan
kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat
memanfaatkan perkembangan lingkungan. Keempat, perlindungan sosial,
dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi kelomnpok rentan
dan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara
lain oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial.
Kelima, kemitraan regional, dilakukan untuk pengembangan dan menata ulang
hubungan dan kerjasama lokal, regional, nasional, dan internasional guna
mendukung pelaksanaan ke empat strategi diatas (Bappeda Jateng, 2007).
DOWNLOAD
0 komentar " ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN ", Baca atau Masukkan Komentar
Posting Komentar